Banyuwangi, 5 Februari 2025 — Bendahara Pengadilan Agama Banyuwangi, Ibu Mamik Sulastri, menghadiri acara Sosialisasi Implementasi Coretax bagi Instansi Pusat dan Perekaman Belanja Kewilayahan pada Aplikasi SAKTI. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Pajak Pratama Banyuwangi dan diikuti oleh para bendahara serta pengelola keuangan dari berbagai instansi pemerintah. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan sistem Coretax. Selain itu, juga membahas optimalisasi perekaman belanja kewilayahan melalui Aplikasi SAKTI.

Materi sosialisasi meliputi pengenalan fitur-fitur terbaru Coretax dan tata cara integrasi data perpajakan. Para peserta juga diberikan pemahaman tentang teknis perekaman belanja kewilayahan. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sesi ini diharapkan meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan instansi pusat.

Ibu Mamik Sulastri aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Beliau membahas tantangan implementasi sistem baru ini di lingkungan kerja. Ibu Mamik juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi dan teknis penggunaan aplikasi. Hal ini guna memastikan kelancaran pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dengan adanya sosialisasi ini, para bendahara dan pengelola keuangan diharapkan lebih siap menghadapi perubahan sistem administrasi keuangan. Diharapkan pula tercipta tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi birokrasi di bidang keuangan. Sehingga, pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih optimal.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

Banyuwangi, 5 Februari 2025 — Pengadilan Agama Banyuwangi menghadiri Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panjar Biaya Perkara Perdata bersama Pengadilan Negeri Banyuwangi. Acara berlangsung di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Bapak Ahmad Rifai, didampingi Panitera Bapak M. Nidzam Fickry, serta Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, beserta jajaran. Penandatanganan ini bertujuan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan panjar biaya perkara perdata. Diharapkan, kesepakatan ini membuat proses peradilan lebih tertib dan efisien.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah langkah strategis mewujudkan pelayanan peradilan yang prima. Sinergi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri penting untuk memastikan keadilan yang transparan. Kerja sama ini juga diharapkan mendorong akuntabilitas di lingkungan peradilan. Beliau menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum.

Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antar lembaga peradilan. Hal ini untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan efisien. Beliau menyampaikan bahwa koordinasi yang baik antar lembaga sangat dibutuhkan. Ini diharapkan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di bidang peradilan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kedua institusi. Foto bersama ini menjadi penanda semangat kerja sama yang solid. Harapannya, SKB ini menjadi pedoman jelas bagi para pihak dalam proses perkara perdata. Kedua lembaga berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat Banyuwangi.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

Banyuwangi, 4 Februari 2025 — Dalam rangka mendukung pengelolaan aset negara yang lebih transparan, Pengadilan Agama Banyuwangi menghadiri penetapan jadwal lelang kedua inventaris Barang Milik Negara (BMN) di KPKNL Jember. Sekretaris Bapak Shoheh bersama Kasubag Umum dan Keuangan, Bapak Sugiarto, hadir untuk memastikan kelancaran proses. Mereka berperan aktif agar setiap tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencerminkan dedikasi institusi terhadap pengelolaan aset yang efektif.

Penetapan jadwal lelang bertujuan untuk menjaga transparansi dan memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan. Lelang direncanakan berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025, dan dapat diakses melalui portal.lelang.go.id atau lelang.go.id. Dengan sistem daring ini, diharapkan proses lelang menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau. Langkah ini juga mendukung optimalisasi pemanfaatan aset negara secara maksimal.

Kegiatan lelang akan dilaksanakan di Kantor KPKNL Jember, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan validitas dan keakuratan data. Setiap proses dilakukan dengan seksama untuk mencapai hasil terbaik. Momentum ini diharapkan menjadi dorongan positif dalam meningkatkan tata kelola BMN. Kolaborasi yang terjalin antar lembaga menjadi kunci sukses pelaksanaan lelang.

Keterlibatan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi aktif tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi pengelolaan aset di lingkungan institusi. Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis menuju tata kelola yang lebih modern dan profesional. Melalui sinergi yang baik, diharapkan tercipta sistem pengelolaan BMN yang lebih terpercaya.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

Banyuwangi, 31 Januari 2025 — Tim Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Quality Assurance Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi dan bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Banyuwangi. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala KPPN Banyuwangi beserta jajaran, serta Tim Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi. Tujuan kegiatan ini adalah memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan mengevaluasi kinerja anggaran tahun berjalan.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Banyuwangi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efisien. Beliau juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara KPPN dan satuan kerja dalam mengelola anggaran negara. Hal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya kinerja optimal di lingkungan instansi pemerintah. Kolaborasi yang baik antara KPPN dan satuan kerja menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran.

Selama kegiatan berlangsung, dilakukan diskusi interaktif mengenai tantangan dan solusi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, dipaparkan mekanisme pengajuan anggaran untuk tahun 2025. Tim Keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi turut aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan. Mereka juga berbagi pengalaman terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan kerja mereka.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Pengadilan Agama Banyuwangi. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan KPPN Banyuwangi. Dukungan dan bimbingan dari KPPN diharapkan mampu mendukung pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kinerja keuangan instansi dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi kembali melaksanakan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling sebagai upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2025, bertempat di Balai Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Sidang Keliling menjadi salah satu inovasi PA Banyuwangi dalam memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau kantor pengadilan.

Dalam pelaksanaan sidang kali ini, terdapat 20 perkara yang disidangkan oleh majelis hakim PA Banyuwangi. Namun, pada kesempatan ini belum ada perkara yang diputus di tempat. Selain itu, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berhasil menangani 6 perkara, sementara pendaftaran perkara baru juga mencapai 6 perkara. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses hukum tanpa harus datang langsung ke kantor PA Banyuwangi.

Selain persidangan, Sidang Keliling juga memberikan berbagai layanan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebanyak 29 perkara telah mengambil produk putusan, menunjukkan antusiasme tinggi dalam memanfaatkan layanan jemput bola dari PA Banyuwangi. Selain itu, terdapat 3 perkara yang melakukan pengembalian sisa panjar biaya perkara, sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan biaya persidangan.

Sayangnya, pada kegiatan kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) tidak hadir, sehingga layanan administratif terkait pencatatan sipil tidak dapat dilakukan. Meskipun demikian, pelaksanaan Sidang Keliling tetap berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kehadiran PA Banyuwangi di tengah masyarakat melalui program ini membuktikan komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien.

PA Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan rutin mengadakan Sidang Keliling di berbagai daerah di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan akses peradilan dengan mudah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih inklusif. Ke depannya, PA Banyuwangi akan terus bersinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan efektivitas layanan hukum bagi seluruh masyarakat.