Banyuwangi - PA Banyuwangi melangsungkan MOU atau penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 25 September 2024, bertempat di Ruang Lobby PA Banyuwangi. Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Ketua PA Banyuwangi H. Husnul Muhyidin, S.Ag. bersama dengan Henik Setyorini, AP., M.SI. dari Dinas Sosial dan H. Amir Hidayat, SKM., M.SI. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua PA Banyuwangi Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum., Panitera M. Nidzam Fickry, S.H. dan Sekretaris Shoheh, S.H. serta Pegawai dari masing-masing instansi terkait.

Ketua PA Banyuwangi H. Husnul Muhyidin, S.Ag. dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi melakukan perjanjian kerja sama ini. Dengan adanya MOU ini kita berharap semua instansi yang terlibat dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi. “Sejatinya MOU antara PA Banyuwangi dengan Dinas Sosial sudah pernah dilakukan pada tahun 2021, namun mengalami beberapa kendala. Setelah berbenah dengan melibatkan Dinas Kesehatan, MOU kali ini dapat berhasil menghilangkan kendala yang ada beberapa tahun silam”, tambah Husnul Muhyidin.

Menanggapi sambutan Ketua PA Banyuwangi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi H. Amir Hidayat, SKM., M.SI., sangat mensupport terjalinnya kerjasama ini. Beliau menambahkan dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga akan berdampak pada menurunnya tingkat angka kematian ibu dan bayi. “Sebab angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi masih tergolong tinggi. Selain angka kematian ibu dan bayi, angka stunting juga dapat kita tekan”, sambung Amir Hidayat.

Adapun MOU atau penandatanganan perjanjian kerjasama dalam “Layanan Rekomendasi Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Banyuwangi”. Sedangkan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis, kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Banyuwangi. Objek sasaran kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Banyuwangi meliputi 25 Kecamatan. Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi dukungan dan fasilitas terselenggaranya layanan rekomendasi bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banyuwangi, rekomendasi kematangan psikologis dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, serta rekomendasi kesehatan dan kematangan reproduksi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

Melalui Media Center PA Banyuwangi, Ketua PA Banyuwangi H. Husnul Muhyidin, S.Ag. didampingi Kasubag Kepegawaian dan ORTALA Mundorin, S.H., M.H. serta PPNPN PA Banyuwangi mengikuti zoom meeting Pengadaan PPPK TA 2024 yang dilaksanakan oleh Sekretariat MA RI.

Sambutan Sekretaris MA RI Sugiyanto, S.H. memaparkan beberapa poin diantaranya, tujuan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK TA 2024 untuk meningkatkan status kepegawaian dari Honorer menjadi ASN, adapun mekanisme seleksi PPPK MARI tahun 2024 berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara, dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 347 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024.Beliau juga mengharapkan seluruh Honorer dapat memanfaatkan Seleksi ini dengan sebaik baiknya dengan mempersiapkan diri mengikuti tahapan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi CAT, dimohon kepada pimpinan satker supaya bisa membimbing, memfasilitasi Honorer untuk latihan simulasi CAT seperti Pengadilan yg ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta yg telah melakukan hal tersebut.

Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan KABIRO Kepegawaian MA RI Bapak Salahudin, Mahkamah Agung RI hanya menerima PPNPN yg disiplin, patuh dan  berdedikasi tinggi kepada MARI dan Satkernya, maka dari itu salah satu persyaratan PPPK TA 2024 ada Surat Pernyataan dari pimpinan satker (Ketua, Panitera dan Sekretaris masing masing satker).  Formasi PPPK sejumlah 9.276 Beliau juga berpesan, jangan sekali-kali melakukan pemalsuan data surat pernyataan pimpinan satker. kegiatan ditutup dengan tanya jawab.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

Selasa 24 September 2024, Bertempat di ruang Sidang Utama PA Banyuwangi, Ketua PA Banyuwangi H. Husnul Muhyidin, S.Ag. didampingi Wakil Ketua Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum., Panitera M. Nidzam Fickry, S.H. dan Sekretaris Shoheh, S.H. memimpin rapat dinas bulan September 2024. Rapat dinas dihadiri mulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai dan PPNPN PA Banyuwangi.

Sambutan diawali dengan penyampaian laporan bidang kepaniteraan oleh Panitera M. Nidzam Fickry, S.H. diantaranya penyelesaian perkara akhir tahun, MOU dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan kaitannya dengan biaya psikolog untuk perkara dispensasi kawin, dilanjutkan dengan penyampaian laporan bidang kesekretariatan oleh Sekretaris Shoheh, S.H. diantaranya usulan BMN berupa peralatan dan mesin, rumah negara yang sudah alih status menjadi ruang arsip.

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian oleh Wakil Ketua Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. kaitannya dengan pengoperasian aplikasi eBinwas yang semua hakim pengawas harus bisa mengoperasikan. Rapat dinas ditutup dengan penyampaian dari Ketua PA Banyuwangi H. Husnul Muhyidin, S.Ag. kaitannya dengan peningkatan kinerja pada eKinerja untuk triwulan 3.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

PA Banyuwangi yang diwakili Kasubag Umum dan Keuangan Sugiarto, S.H. didampingi Staf Firman Yulianto, A.Md. memenuhi panggilan Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Koordinator Wilayah Jawa Timur DIPA 005.01 akan mengadakan kegiatan Asistensi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024.

Kegiatan yang diikuti oleh Satuan Kerja pada 4 lingkungan peradilan se-Jawa Timur, yang terdiri dari 79 Operator SAKTI Modul GLP dan 79 Operator SAKTI Modul Aset/Persediaan. Kegiatan ini bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya, Jalan Sumatera Nomor 42 Surabaya. Berlangsung dari Selasa s.d. Jumat, 24 s.d. 27 September 2024.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa

Selasa 24 September 2024, bertempat di ruang Sekretaris, PA Banyuwangi yang diwakili Kasubag PTIP Tatang Winarto, S.Kom. dan Staf Kesekretariatan mengikuti Seminar Nasional Secara Daring dengan tema "Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Kegiatan dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Sambutan Direktur SIGAB Indonesia, Sambutan dari Deputi V Kantor Staf Presiden, serta Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Narasumber pertama oleh Polri dengan Tema “Langkah Strategis Polri dalam Mewujudkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai UU No. 8/2016 dan PP No. 39/2020”. Ibu AKBP Ema Rahmawati Kepala Unit PPA Bareskrim Polri.

Narasumber kedua, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema Akses Bantuan Hukum bagi Disabilitas berhadapan hukum. Bp. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. Dilanjutkan narasumber dari SIGAB Indonesia dengan tema Tantangan bagi penyandang disabilitas berhadapan Hukum. Sdri. Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia.

Setelah penyampaian materi oleh narasumber, acara dilanjutkan dengan tanggapan oleh Bp. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. dari PSHK Indonesia tentang Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum, Ibu Risna Wati Utami konsultan implementasi UNCRPD tentang Kerentanan Disabilitas Berhadapan Hukum, Ibu Dr. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., C.M., Majelis Hukum HAM Aisiyah Jawa Tengah, tentang Perempuan dan anak dengan disabilitas berhadapan hukum, Hari Kurniawan, S.H. Komnas HAM republik Indonesia, tentang HAM disabilitas terkait Keadilan Hukum.

#pabanyuwangi

#pabanyuwangiwbk

#pabanyuwangimenujuwbbm

#zonaintegritas

#asnberakhlak

#banggamelayanibangsa