.png)
Info (24)
Biaya Memperoleh Salinan Informasi
I. Dasar Hukum : SK KMA NOMOR 2 - 144/KMA/SK/VIII/2022
- Informasi biaya diberikan cuma-cuma dalam hal diberikan dalam bentuk elektronik
- Biaya penggandaaan informasi dalam bentuk cetak dibebankan kepada pemohon informasi, dalam hal tidak tersedia dalam bentuk dokumen elektronik.
II. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 5 TAHUN 2019
Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya. Selengkapnya (Pdf)
III. BIAYA SALINAN INFORMASI
Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Banyuwangi
- Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.
- Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan : Rp. 500,-/Lbr
- Legalisasi Tanda Tangan : Rp. 10.000,-/Leges
- Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan : Rp. 10.000,-/Akta
- Pembuatan surat kuasa insidentil : Rp. 10.000,-/Surat Kuasa
Untuk Selengkapnya Klik Download
| A. | Syarat dan Prosedur Pengajuan | ||
| 1. | Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: | ||
| a. | Adanya penolakan atas permohonan informasi. | ||
| b. | Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala. | ||
| c. | Tidak ditanggapinya permohonan informasi. | ||
| d. | Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. | ||
| e. | Tidak dipenuhinya permohonan informasi. | ||
| f. | Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau | ||
| g. | Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini. | ||
| 2. | Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. | ||
| B. | Registrasi | ||
| 1. | Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan. | ||
| 2. | Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan. | ||
| 3. | Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan. | ||
| C. | Tanggapan Atas Keberatan | ||
| 1. | Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan. | ||
| 2. | Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat: | ||
| a. | Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan. | ||
| b. | Nomor surat tanggapan atas keberatan. | ||
| c. | Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut: | ||
| Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas. | |||
| Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja. | |||
| Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja. | |||
| Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi | |||
| Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung. | |||
| 3. | Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID. | ||
Eviden ZI
Eviden Zona Integritas PA Banyuwangi menuju WBBM
(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Tahun 2025
Klik gambar untuk mendownload/melihat file!
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Eviden APM
Eviden 7 Area APM 2020
Download Eviden 7 Area APM PA Banyuwangi Tahun 2020
Klik gambar untuk mendownload/melihat file!
