Pengadilan Agama Banyuwangi, yang dipimpin oleh Ketua Bapak Ahmad Rifai, bersama Wakil Ketua Ibu Rizkiyah Hasana, Hakim Bapak Komsun, Panitera Bapak M. Nidzam Fickry, dan Sekretaris Bapak Shoheh, menghadiri rapat koordinasi yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada 23-24 Januari 2025. Rapat yang berlangsung di Hotel Aston Surabaya ini dihadiri oleh seluruh pengadilan agama se-Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar pengadilan dan meningkatkan kinerja lembaga dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Pada hari pertama, rapat membahas berbagai isu strategis dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.
Agenda utama pada hari Kamis mencakup pembahasan mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi dalam sistem pengadilan. Selain itu, peserta juga diajak untuk berdiskusi tentang pengelolaan anggaran dan program-program unggulan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Pada sesi ini, para peserta saling berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas-tugas pengadilan agama. Tujuan utama adalah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi di pengadilan agama di seluruh Jawa Timur.
Hari berikutnya, Jumat, acara dilanjutkan dengan pemberian PTA Award, yang memberikan penghargaan kepada pengadilan agama yang berprestasi dalam berbagai kategori. Pengadilan Agama Banyuwangi meraih juara pertama dalam kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola aset negara dengan transparan dan efisien. Selain itu, Pengadilan Agama Banyuwangi juga masuk nominasi dalam beberapa kategori lainnya. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi terus berinovasi dan berusaha meningkatkan kinerja.
Rapat koordinasi ini juga memberikan ruang untuk mempererat kerjasama antar pengadilan agama di wilayah Jawa Timur. Pengadilan Agama Banyuwangi memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami program-program yang dapat diterapkan di lembaganya guna meningkatkan kualitas layanan hukum. Di akhir kegiatan, seluruh peserta sepakat untuk terus mendukung program-program yang dapat mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengadilan agama lainnya dalam mewujudkan pengadilan yang lebih profesional dan melayani masyarakat dengan baik.
