(Berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 11/S-Kel/BUA-PL/I/2007)

1. PROSEDUR ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN : 
   • Surat usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding secara berjenjang disertai tembusan kepada Koordinator Wilayah ;
   • Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi persyaratan maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR : 
   • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
   • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
   • Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus ;
   • Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 ( Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 )
   • Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun ;
   • Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor) ;
   • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;
   • Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;
   • Foto dari depan-samping-belakang ;
   • Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;
   • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
   • Fotocopy STNK/BPKB ;
   • Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang / terbakar / rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab / Pengguna Kendaraan  ( sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR / Tuntutan Ganti Rugi ), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas ;
3. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR : 
   • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
   • Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
   • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus ;
   • Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang) ;
   • Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;
   • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
   • Foto-foto barang yang akan dihapus ;
4. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI (REKONTRUKSI) : 
   • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
   • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
   • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara ;
   • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan ;
   • Fotocopy DIPA ;
   • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara setempat ;
   • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas PU (Cipta Karya).