Diantara bagian yang dapat menyertakan mahasiswa yaitu : Ruangan mediasi, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), POSBAKUM (POS Bantuan Hukum), dan ruangan sidang yang telah disepakati majelis hakim sebuah perkara. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok : 2 orang di ruangan mediasi, 2 orang di ruangan PTSP, 2 orang di POSBAKUM, dan sisanya mengikuti jalannya persidangan.

"Saya telah belajar di kampus UIN Malang tentang cara memediasi pihak yang berperkara, tapi itu hanya teori saja dan sekarang saya dapat melihat dan merasakan langsung praktik mediasi yang sedikit berbeda dengan teori yang saya pelajari. Namun, hal tersebut bukan menjadi halangan saya untuk terus belajar dan semoga setelah lulus nanti insyaallah saya bisa menjadi seorang mediator begitu pula dengan teman-teman saya" ungkap Galih (salah satu peserta PKL PA Banyuwangi)

Dengan pembagian seperti ini, diharapkan seluruh mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif, kreatif dan fokus terhadap bagian masing-masing. Dan kedepannya Mahasiswa akan kembali secara bergilir mengisi pada tempat yang telah disediakan agar semua bisa merasakan langsung bagaimana praktik kerja di pengadilan Agama.

 

Mahasiswa dan Mahasiswi sejumlah 10 orang dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) selama kurang lebih satu bulan, yakni mulai tanggal 03 – 31Juli 2023. Kegiatan PKL Mahasiswa kali ini dimulai dengan acara pembukaan secara simbolis oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi yakni Bapak H. A. Zahri, SH., M.Hi dengan didampingi Oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Bapak Khoirul Umam, S.H.I., M.H.I, dan Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak H. Shoheh, S.H.

 

Acara dimulai dengan membaca Ummul Quran, setelah itu sambutan-sambutan yang dimulai dari dosen pembimbing lapangan mahasiswa yakni, Bapak Khoirul Umam, S.H.I., M.H.I., yang memberikan sedikit pengantar dan menyampaikan terima kasih atas diterima dan disambutnya mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan baik dan ramah. Serta berpesan kepada mahasiswa agar bisa menjalankan tugas dan mencari ilmu serta pengalaman sebanyak-banyaknya selama menjalani kegiatan praktek peradilan.

 

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Bapak H. A. Zahri, S.H., M.Hi. yang juga beliau turut serta berpesan kepada mahasiswa/i "kegiatan ini menjadi ajang kalian untuk lebih bisa mendalami dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan di lingkungan kampus. Jangan berdiam diri saja, upayakan untuk bertanya yang belum dipahami. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh semangat" tutur beliau.

Praktik di Pengadilan ini bertujuan agar mahasiswa khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maliki Malang dapat mengamati proses peradilan sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan secara teoritik dan juga praktek.

 

Pengadilan Agama Banyuwangi menyambut baik kehadiran mahasiswa tersebut, dan harapannya bisa memberikan bekal yang

Banyuwangi - Pada hari Kamis (22/06) Berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan, dua pegawai Pengadilan Agama Banyuwangi, Deska Lenita, A.Md., Akun. dan Zara Sabrina Anggawisata, A.Md. mengikuti Focused Group Discussion (FGD) pada hari Kamis, 22 Juni 2023 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banyuwangi.

 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peran KPPN selaku unit pembina teknis jabatan fungsional untuk melakukan pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan monev jabatan fungsional PK APBN dan APK APBN pada satuan kerja pengelola APBN di lingkup KPPN Banyuwangi.

Materi pertama tentang Jabatan Fungsional PK APBN dan APK APBN berisikan tentang unsur pelaksanaan tugas, pemaketan tugas dan penilaian angka kredit pejabat fungsional PK APBN dan APK APBN. Materi kedua adalah praktek aplikasi e-Jafung, sedangkan sesi terakhir berupa diskusi dan tanya jawab. Diharapkan melalui sosialisasi dan diskusi, para pejabat pengelola keuangan Satker semakin paham dan turut mendukung Program Kerja Peningkatan kapasitas Aparatur Negara, khususnya standardisasi kompetensi pengelola perbendaharaan.