• A. PENDAHULUAN

  Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

• B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

  Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

  1.Perpres Nomor 54 Tahun 2010

  2.Penjelasan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010

  3.Lampiran I - Perencanaan

  4.Lampiran II - Barang

  5.Lampiran III - Pekerjaan Konstruksi

  6.Lampiran IV A - Jasa Konsultansi (Badan Usaha)

  7.Lampiran IV B - Jasa Konsultansi (Perorangan)

  8.Lampiran V - Jasa Lainnya

  9.Lampiran VI - Swakelola

• C. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

  Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

• JENIS DOKUMEN

  1	Pengadaan Barang Pascakualifikasi
  2	Pengadaan Barang Prakualifikasi
  3	Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
  4	Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
  5	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
  6	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
  7	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
  8	Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
  9	Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
  10	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
  11	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
  12	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
  13	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
  14	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
  15	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
  16	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
  17	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
  18	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
  19	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
  20	Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  21	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  22	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  23	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  24	Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

   

Prosedur Peninjauan Kembali

• Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali

  1. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama Banyuwangi.
  2. Pengajuan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Agama Jember mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004)
  3. Membayar biaya perkara Peninjauan Kembali (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).
  4. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi memberitahukan dan menyampaikan salinan memori Peninjauan Kembali kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
  5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK
  6. Panitera Pengadilan Agama Jember mengirimkan berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
  7. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Agama Banyuwangi.
  8. Pengadilan Agama Banyuwangi menyampaikan salinan putusan Peninjauan Kembali kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
  9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :
     1. Untuk perkara cerai talak :
        1. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon
        2. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat lambatnya 7 (tujuh) hari
     2. Untuk perkara cerai gugat :
        1. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

• PROSES PENYELESAIAN PERKARA

  1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK
  2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi
  3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
  4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten kordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
  6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
  7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Banyuwangi.